Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, diumumkan pada 20 Oktober 2024, awal dari pemerintahan baru Indonesia. Dengan total 108 pembantu presiden terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, dan 55 wakil menteri, kabinet ini salah satu kabinet terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Di tengah harapan besar masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, muncul tantangan kabinet besar ini dapat bekerja efektif dan berintegritas.
Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, memberikan tanggapannya terkait kabinet baru ini. Menurut Jokowi, pemilihan para menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden dan ia yakin keputusan Prabowo melalui pertimbangan matang.
Struktur Kabinet Merah Putih: Mengakomodasi Semua Kepentingan
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terdiri dari sejumlah menteri dan pejabat yang dipilih dengan pertimbangan mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan sektor masyarakat. Postur kabinet ini gemuk adanya penambahan wakil menteri serta pejabat setingkat menteri. Beberapa nama dalam pemerintahan Jokowi kembali dipercaya, seperti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.
Namun, pengamat menyoroti tantangan kabinet besar ini, khususnya terkait efisiensi anggaran dan koordinasi antar lembaga. Menurut Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, kabinet ini bertujuan mengakomodasi berbagai kepentingan, yang terpenting memastikan struktur, fungsi, koordinasi, dan kolaborasi dapat berjalan dengan baik.
Tantangan Kabinet Gemuk: Efisiensi dan Pengawasan
Salah satu tantangan utama Kabinet Merah Putih adalah jumlahnya besar. Lembaga kajian ekonomi seperti Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan struktur kabinet yang gemuk menjadi beban bagi APBN. Penambahan wakil menteri dan pejabat setingkat menteri membutuhkan biaya tambahan. Hal ini menuntut adanya kinerja optimal dari para menteri dan pejabat tinggi agar anggaran yang besar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengamat politik, Igor Dirgantara, menekankan pentingnya pengawasan terhadap kabinet ini. Menurutnya, kabinet besar menjadi lahan para elit untuk melakukan tindakan korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Pemberantasan korupsi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Potensi Pemberantasan Korupsi dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Potensi pemberantasan korupsi Kabinet Prabowo-Gibran salah satu isu krusial yang harus ditangani serius, mengingat postur kabinet besar dan beragam. Igor Dirgantara, seorang pengamat politik, menegaskan pembentukan pakta integritas untuk memastikan para menteri terhindar dari godaan korupsi. Pakta ini menjadi landasan etika, dan alat pengawasan ketat untuk menjaga integritas para pejabat tinggi negara. Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran negara, integritas para menteri prioritas untuk menjamin kebijakan pemerintah benar-benar dirancang demi kepentingan rakyat.
Kabinet Prabowo dihadapkan pada tantangan besar dalam kolaborasi dengan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berjalan lancar dan efektif. Kerja sama ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sebagai pemimpin Partai Gerindra dan kepala negara, Prabowo perlu menunjukkan ketegasan memberantas praktik korupsi di seluruh level pemerintahan, sehingga reformasi birokrasi tidak hanya wacana, tetapi menghasilkan perubahan nyata di masyarakat. Kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan koalisi partai politik menjadi ujian bagi kabinet dalam membangun pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas.
Visi dan Misi Kabinet Merah Putih: Menyatukan Visi melalui Outbound Akmil
Visi dan misi Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Prabowo Subianto, tampaknya sangat ditekankan pada kesatuan tujuan dan kerja sama tim yang kuat. Rencana Prabowo untuk menyatukan para menterinya melalui kegiatan outbound di Akademi Militer (Akmil) Magelang tidak hanya sebuah simbolik, tetapi strategi nyata membangun sinergi. Dengan latar belakang militer kuat, Prabowo memahami pentingnya disiplin, kerja sama, dan komunikasi efektif di antara para anggota tim. Kegiatan outbound diharapkan menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan semangat kebersamaan, dan memastikan semua menteri dapat memahami visi besar pemerintah untuk membangun Indonesia lebih baik. Dengan menghadirkan elemen fisik dan mental dalam aktivitas ini, para menteri akan diuji ketahanan dan kemampuannya bekerja sama di bawah tekanan.
Presiden Jokowi menyambut baik pendekatan ini, sebagai langkah positif memperkuat konsolidasi kabinet sejak awal. Jokowi, yang selama dua periode masa kepemimpinannya banyak menekankan koordinasi antar lembaga, mendukung penuh inisiatif ini. Dengan konsolidasi kuat dari awal, diharapkan kabinet Prabowo-Gibran bekerja efisien dan fokus pada pencapaian tujuan bersama. Kegiatan outbound ini, menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi, serta fondasi menumbuhkan rasa saling percaya di antara para menteri, untuk menjaga stabilitas dan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Menteri Koordinator dan Menteri Teknis dalam Kabinet Merah Putih
Kabinet Merah Putih terdiri dari tujuh menteri koordinator bertanggung jawab atas koordinasi di berbagai sektor strategis:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
5. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan:Zulkifli Hasan
Sementara itu, 41 menteri teknis bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan di kementerian masing-masing meliputi:
41 Menteri:
1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
2. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
3. Menteri Luar Negeri: Sugiono
4. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
5. Menteri Agama: Nasaruddin Umar
6. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
7. Menteri HAM: Natalius Pigai
8. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
11. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
12. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
13. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
14. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
15. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
16. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
17. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
18. Menteri Perdagangan: Budi Santoso
19. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
20. Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
21. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
22. Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
23. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
24. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
25. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
26. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
27. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
28. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
30. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
31. Menteri PAN RB: Rini Widyantini
32. Menteri BUMN: Erick Thohir
33. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
34. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
35. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
36. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
37. Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
38. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
39. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
40. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
41. Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
5 Pejabat Setingkat Menteri:
1. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
2. Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
3. Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
4. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasbi Hasan
5. Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
55 Wakil Menteri :
1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
3-4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro
5-6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk
7-9. Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Ugroseno
10. Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan
11. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii
12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej
13. Wakil menteri HAM: Mugianto MAP
14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim
15-17. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu
18-19. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq, Atit Latipulhayat
20-21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan, Stella Christie
22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha
23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono
24. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono
25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Immanuel Ebenezer
26-27. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BPPMI: Christina Aryani, Dzulfikar Tawalla
28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza
29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esto Widya Putru
30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot
31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri hamzah
33. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria
34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga
35. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana
36-37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria
38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar
40. Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan
41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ossy Dermawan
42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona: Febrian Alfianto
43. Wakil Menteri PAN RB: Purwadi Arianto
44-45. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria
46. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Isyana Bagoes Oka
47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH: Diaz Faisal Malik Hendropriyono
48. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM: Todotua Pasaribu
49. Wakil Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza
51. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa
52. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene umar
53. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan
54. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat
55. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari
Peran Pejabat Setingkat Menteri: Memperkuat Koordinasi dan Pengawasan
Selain menteri dan wakil menteri, terdapat lima pejabat setingkat menteri yang memegang peranan penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, meliputi :
1. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
2. Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
3. Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
4. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasbi Hasan
5. Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
Peran para pejabat ini sangat strategis dalam pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antar lembaga negara.
Kesimpulan
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran dihadapkan pada harapan besar membawa perubahan positif bagi Indonesia. Posturnya yang gemuk menimbulkan tantangan terkait efisiensi anggaran dan potensi korupsi, namun jika dikelola dengan baik, kabinet ini menjadi pilar memperkuat pembangunan nasional.
Dengan visi yang kuat, konsolidasi awal yang baik, dan pengawasan ketat, kabinet ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Prabowo-Gibran akan diuji dalam menjaga integritas dan memastikan pemerintahannya mampu memberantas korupsi serta membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
